Humas – Universitas Gunung Leuser

Mengatasi Burnout Mengajar di Tengah Beban Administrasi PMM dan Tugas Lapangan

admin — Fri, 18 Sep 2026 04:15:05 +0000

Mengatasi Burnout Mengajar di Tengah Beban Administrasi PMM dan Tugas Lapangan JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan pemulihan kesehatan mental dan lembar desakan regulasi bertajuk Manajemen Krisis Kelelahan Mental (Burnout) Pendidik: Pembatasan Beban Administrasi Digital Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan Perlindungan Jam Mengajar Efektif di Tengah Tugas Lapangan. Dokumen ini diterbitkan melalui kerja sama PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI sebagai respon atas maraknya kasus burnout, kelelahan fisik, hingga penurunan mutu pengajaran akibat tingginya beban administrasi teknis yang tumpang tindih dengan tugas pengawasan di lapangan. PGRI menegaskan bahwa kesejahteraan mental (mental well-being) pendidik adalah syarat mutlak terciptanya iklim sekolah yang sehat. Pemaksaan pemenuhan tenggat waktu pelaporan digital di luar jam kerja tidak boleh merenggut energi pedagogis guru dalam membimbing murid di kelas. 4 Langkah Strategis Penanganan Burnout & Proteksi Pendidik Versi PGRI 1. Moratorium &…

Pengawalan Pencairan TPG Tepat Waktu: Sikap Tegas PGRI Mengawal Hak Finansial Guru

admin — Fri, 18 Sep 2026 04:14:26 +0000

Pengawalan Pencairan TPG Tepat Waktu: Sikap Tegas PGRI Mengawal Hak Finansial Guru JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis surat desakan nasional dan pedoman pengawalan hak finansial bertajuk Sikap Tegas dan Pengawalan Kebijakan PB PGRI Terhadap Ketepatan Waktu Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Dana Transfer Daerah Pendidikan. Dokumen ini diterbitkan untuk merespons masih maraknya keterlambatan pencairan TPG di berbagai daerah yang disebabkan oleh birokrasi perbankan, penundaan eksekusi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta kendala administratif dalam validasi data Info GTK. PGRI menegaskan bahwa Tunjangan Profesi Guru bukan merupakan bonus atau hadiah dari pemerintah, melainkan hak finansial konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemotongan, penundaan, atau pengalihan alokasi anggaran TPG oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan lain adalah pelanggaran serius terhadap kesejahteraan pendidik. 4 Langkah Strategis & Desakan Kebijakan PB PGRI 1. Desakan Penyaluran Langsung (Direct Transfer) ke Rekening Guru…

Pendekatan Deep Learning di Kelas: Solusi Praktis PGRI Menjawab Tantangan Kurikulum Baru

admin — Fri, 18 Sep 2026 04:13:36 +0000

Siaran Pers PGRI: Pendekatan Deep Learning di Kelas: Solusi Praktis PGRI Menjawab Tantangan Kurikulum Baru JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan operasional pedagogis dan kerangka aksi pembelajaran bertajuk Panduan Praktis PGRI: Mengoperasionalkan Pendekatan Deep Learning (Pembelajaran Mendalam) di Kelas untuk Menjawab Tantangan Kurikulum Baru. Dokumen ini diluncurkan melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memandu para pendidik bertransisi dari pola mengajar hafalan/pemenuhan konten kaku menuju pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan mengasah nalar kritis peserta didik. PGRI menegaskan bahwa orientasi pendidikan nasional tidak boleh lagi terjebak pada sekadar mengejar ketuntasan administratif dan tumpukan materi kurikulum. Guru harus diberikan keleluasaan serta pendampingan nyata untuk menerapkan Deep Learning secara bertahap tanpa menambah beban stres teknis di dalam kelas. 3 Pilar Operasional Pendekatan Deep Learning Versi PGRI 1. Mindful Learning (Pembelajaran Sadar dan Inklusif) Pendidik diajak menciptakan…

Skema PPPK Paruh Waktu: Kejelasan Gaji dan Status Kerja Guru Honorer Kawalan PGRI

admin — Fri, 18 Sep 2026 04:12:04 +0000

Siaran Pers PGRI: Skema PPPK Paruh Waktu: Kejelasan Gaji dan Status Kerja Guru Honorer Kawalan PGRI JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar advokasi regulasi dan instruksi pengawasan kedinasan bertajuk Penegasan Standar Kejelasan Gaji, Kepastian Status Kerja, dan Imunitas Hak Profesi dalam Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Bagi Guru Honorer. Dokumen ini diluncurkan untuk memandu jajaran pengurus daerah, kepala sekolah, dan pendidik non-ASN se-Indonesia dalam mengawal implementasi skema PPPK Paruh Waktu agar tidak dijadikan celah eksploitasi baru atau penurunan standar kesejahteraan guru honorer. PGRI menilai bahwa transisi status guru non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu harus memberikan kepastian hukum dan perbaikan finansial secara nyata. Skema ini wajib menjadi batu loncatan rasional menuju PPPK Penuh Waktu, bukan sekadar pelabelan ulang (rebranding) status honorer yang mengabaikan kelayakan hidup. 4 Poin Utama Advokasi Skema PPPK Paruh Waktu Versi PB PGRI 1. Garansi Gaji Minima Tidak…

Perlindungan Guru Saat Menegakkan Disiplin: Langkah LBH PGRI Antisipasi Pelaporan Hukum

admin — Fri, 18 Sep 2026 04:11:25 +0000

Perlindungan Guru Saat Menegakkan Disiplin: Langkah LKBH PGRI Antisipasi Pelaporan Hukum JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis pedoman perlindungan kedinasan dan panduan hukum bertajuk Perisai Imunitas Profesi dan Advokasi Hukum Pendidik dalam Menegakkan Disiplin Peserta Didik di Satuan Pendidikan. Dokumen ini diluncurkan secara resmi oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk merespons maraknya tindakan kriminalisasi, intimidasi, dan pelaporan pidana oleh oknum orang tua/pihak luar terhadap guru yang sedang menjalankan tugas pendisiplinan dan pembinaan karakter di sekolah. PGRI menegaskan bahwa penegakan disiplin sekolah yang terukur dan beretika merupakan bagian mutlak dari proses pendidikan pedagogis. Tindakan guru memotong rambut yang melanggar aturan, menegur siswa, atau memberikan sanksi edukatif tidak boleh ditarik ke ranah tindak pidana penganiayaan atau perbuatan tidak menyenangkan. 4 Langkah Advokasi & Mitigasi Hukum LKBH PGRI 1. Penegakan Jurisprudensi Mahkamah Agung & Yurisdiksi Imunitas Guru LKBH PGRI mengawal secara ketat penegakan jurisprudensi Mahkamah…

Pemberdayaan Potensi Ekonomi Guru Daerah Lewat Skema Usaha Koperasi Berbasis Desa

admin — Fri, 18 Sep 2026 04:10:44 +0000

Pemberdayaan Potensi Ekonomi Guru Daerah Lewat Skema Usaha Koperasi Berbasis Desa JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan strategis dan kerangka aksi pemberdayaan ekonomi bertajuk Pemberdayaan Potensi Ekonomi Guru Daerah Melalui Sinergi Skema Usaha Koperasi Republik Indonesia (KPRI) dan Koperasi Desa (Kopdes). Dokumen ini diluncurkan untuk memetakan peluang usaha produktif, memperluas jangkauan pasar bagi karya/komoditas pendidik di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, serta menciptakan sumber pendapatan tambahan yang sah dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan A eran sebagai agen pencerdasan bangsa, tetapi juga memiliki potensi kewirausahaan yang luar biasa dalam sektor pertanian, perikanan, olahan pangan lokal, hingga produk kreatif digital. Potensi ini harus diwadahi secara profesional melalui ekosistem koperasi yang terintegrasi agar memberikan nilai tambah ekonomi secara nyata. 4 Pilar Strategis Pemberdayaan Ekonomi Guru Daerah Versi PGRI 1. Fasilitasi Akses Rantai Pasok (Supply Chain) Produk UMKM Guru via Kopdes Pengurus PGRI Daerah mendorong…

Menghindari Konflik Kepentingan Koperasi Sekolah dan Kopdes: Advokasi Regulasi dari PGRI

admin — Fri, 18 Sep 2026 04:09:57 +0000

Menghindari Konflik Kepentingan Koperasi Sekolah dan Kopdes: Advokasi Regulasi dari PGRI JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar advokasi regulasi dan pedoman tata kelola kedinasan bertajuk Batasan Wewenang dan Advokasi Regulasi Kemitraan: Mencegah Konflik Kepentingan Antara Koperasi Republik Indonesia (KPRI/Koperasi Sekolah) dan Koperasi Desa (Kopdes). Dokumen ini diluncurkan untuk menegaskan batas-batas hukum serta mencegah adanya praktik monopoli, ekspansi bisnis yang agresif (hostile takeover), maupun benturan kepentingan yang dapat mematikan unit usaha internal koperasi bentukan para guru di satuan pendidikan. PGRI mendukung penuh pemberdayaan ekonomi pedesaan berbasis Kopdes. Namun, PGRI menegaskan bahwa lingkungan sekolah memiliki ekosistem ekonomi mandiri yang dilindungi oleh badan hukum KPRI. Kehadiran entitas koperasi luar tidak boleh menggerus kedaulatan tata kelola serta kesejahteraan finansial anggota PGRI yang telah dibangun secara berdikari. 4 Kerangka Advokasi Regulasi & Proteksi Benturan Kepentingan Versi PGRI 1. Penegakan Boundary Otoritas dan Larangan Monopoli Usaha PGRI mendesak Kementerian Koperasi…

Integrasi Digitalisasi Koperasi Guru dan Kopdes: Kemudahan Akses Modal Usaha Pendidik

admin — Fri, 18 Sep 2026 04:08:33 +0000

Siaran Pers PGRI: Integrasi Digitalisasi Koperasi Guru dan Kopdes: Kemudahan Akses Modal Usaha Pendidik JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis kerangka integrasi ekosistem keuangan mikro bertajuk Transformasi Digitalisasi Koperasi Republik Indonesia (KPRI) dan Koperasi Desa (Kopdes): Kemudahan Akses Modal Usaha dan Efisiensi Finansial Pendidik. Dokumen ini dikeluarkan melalui kerja sama PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk meluncurkan platform keuangan digital terpadu yang mempermudah guru dan tenaga kependidikan mengakses pembiayaan usaha produktif secara cepat, aman, dan transparan. PGRI menegaskan bahwa digitalisasi koperasi bukan sekadar modernisasi aplikasi, melainkan instrumen strategis untuk membebaskan pendidik dari hambatan birokrasi perbankan konvensional serta membentengi guru dari ancaman jerat pinjaman online (pinjol) ilegal. 4 pilar Utama Integrasi Digitalisasi KPRI – Kopdes 1. Pengembangan Platform Fintech Koperasi Terpadu via SLCC PGRI SLCC PGRI memfasilitasi integrasi sistem informasi pencatatan dan pelayanan transaksi antara KPRI…

Optimalisasi Unit Usaha Kopdes di Lingkungan Sekolah: Peluang Tambahan Pendapatan Anggota PGRI

admin — Fri, 18 Sep 2026 04:07:50 +0000

Siaran Pers PGRI: Optimalisasi Unit Usaha Kopdes di Lingkungan Sekolah: Peluang Tambahan Pendapatan Anggota PGRI JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis pedoman pemberdayaan ekonomi dan kemitraan strategis bertajuk Optimalisasi Sinergi Unit Usaha Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Republik Indonesia (KPRI) di Lingkungan Sekolah: Peluang Peningkatan Pendapatan Legitim Anggota PGRI. Dokumen ini diluncurkan untuk membuka ruang kolaborasi bisnis yang saling menguntungkan antara koperasi berbasis desa dengan ekosistem sekolah, tanpa mengganggu integritas proses pendidikan maupun independensi tata kelola Koperasi Sekolah. PGRI menilai bahwa potensi ekonomi di sekitar satuan pendidikan harus dikelola secara inklusif demi kesejahteraan anggota dan warga sekitar. Kemitraan antara Kopdes dan KPRI dapat menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus sarana penambahan pendapatan pasif (passive income) yang sah bagi guru dan tenaga kependidikan. 4 Alur Peluang Sinergi & Penambahan Pendapatan Versi PB PGRI 1. Kemitraan Rantai Pasok Bahan Segar & Logistik Usaha Sekolah Kopdes difungsikan sebagai pemasok…

Koperasi PGRI Berkolaborasi dengan Kopdes: Langkah Nyata Memutus Rantai Pinjol Guru Honorer

admin — Fri, 18 Sep 2026 04:07:05 +0000

Koperasi PGRI Berkolaborasi dengan Kopdes: Langkah Nyata Memutus Rantai Pinjol Guru Honorer JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis skema pemberdayaan ekonomi dan konsolidasi kesejahteraan anggota bertajuk Inisiatif Bersama Koperasi PGRI (KPRI) dan Koperasi Desa (Kopdes): Strategi Masif Penyelamatan Guru Honorer dari Jerat Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal dan Rentenir. Dokumen ini diluncurkan untuk membangun benteng ketahanan finansial bagi pendidik, khususnya guru honorer di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, melalui sinergi lembaga keuangan mikro milik organisasi dan desa. PGRI menilai bahwa maraknya guru honorer yang terjebak utang pada platform pinjol ilegal dengan bunga mencekik adalah dampak dari keterlambatan pencairan honorarium dan belum meratanya kesejahteraan. Masalah ini harus diselesaikan secara struktural melalui solusi finansial berbasis gotong royong, bukan pembiayaan korporasi yang eksploitatif. 4 Langkah Strategis Sinergi Koperasi PGRI – Kopdes 1. Program Debt Takeover & Restrukturisasi Utang Pinjol Honorer KPRI berkolaborasi dengan Kopdes menyediakan fasilitas pendanaan darurat (Bailout…