Sistem Evaluasi Guru Hanya Kejar Angka dan Dokumen: Kritik Keras PGRI Soal Hilangnya Mutu Pengajaran

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan mendasar dan risalah pembaharuan tata kelola profesi bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Total Sistem Evaluasi Kinerja Berbasis Perburuan Dokumen Administrasi dan Kuota Skor Digital, Desakan Moratorium Standar Penilaian e-Kinerja Berbasis Logika Indikator Kuantitatif Kaku, Serta Restorasi Penilaian Mutu Pendidik Pada Dampak Pembelajaran Autentik di Dalam Kelas. Dokumen ini dikeluarkan secara resmi melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI, dan Koperasi Pusat PGRI (KPRI) merespons kian melencengnya mekanika evaluasi kinerja ASN pendidik dan guru honorer yang kini terjebak pada pemenuhan target predikat, pengisian rubrik kuantitatif, serta formalitas penumpukan bukti fisik tanpa menyentuh esensi kualitatif pengajaran.

PGRI secara menohok mengecam kecenderungan birokrasi yang mengukur keberhasilan seorang pendidik sekadar dari pemenuhan matriks angka, grafik pemenuhan poin aplikasi, dan keteraturan arsip digital. Menilai kehebatan mengajar berdasarkan seberapa patuh guru memanipulasi borang penilaian—sementara esensi pembentukan karakter, kedalaman daya kritis murid, dan suasana kebatinan di dalam kelas diabaikan—adalah kezaliman metodologis yang merusak marwah dunia pendidikan nasional.

4 Tuntutan Mutlak Perombakan Evaluasi Mutu Pengajaran PB PGRI

1. Moratorium Indikator Kinerja Kuantitatif Kaku & Perombakan Instumen Evaluasi

2. Pengakuan Otonomi Pedagogis & Restorasi Observasi Klasikal Autentik

PGRI menuntut dikembalikannya hakikat evaluasi pada Observasi Klasikal Autentik yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Pembelajaran secara suportif, bukan destruktif. Penilaian wajib berfokus pada pendampingan klinis untuk meningkatkan mutu interaksi guru dan murid di kelas, bukan dijadikan sarana intimidasi birokrasi untuk mengancam kelayakan TPG, TPP, atau Kenaikan Pangkat pendidik.

3. Modul Evaluasi Bermartabat & Pendampingan Bebas Stres via SLCC PGRI

Melalui PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC), PGRI menyebarkan Panduan Evaluasi Pembelajaran Autentik. SLCC melatih Kepala Sekolah dan Pengawas untuk menerapkan metode supervisi berbasis kemitraan dialogis (Coaching & Mentoring), sekaligus menyediakan alat bantu penyederhanaan refleksi mengajar agar guru dapat memenuhi kewajiban dinas tanpa kehilangan fokus mendidik.

4. Perisai Legal & Imunitas Pinalti Administrasi Evaluasi via LKBH PGRI

PGRI menjamin imunitas kedinasan dan perlindungan hukum penuh bagi seluruh guru dari penetapan predikat buruk e-Kinerja BKN, penundaan hak keuangan, atau penundaan pangkat akibat penilaian angka formalitas yang subyektif dan diskriminatif. Melalui LKBH PGRI, organisasi melayangkan perisai advokasi (Legal Shield) untuk membatalkan sanksi sepihak dan mengajukan banding administratif atas keputusan evaluasi yang tidak adil.

Matriks Perbandingan Model Evaluasi Kinerja Pendidik

Parameter Evaluasi	Model Perburuan Angka & Dokumen (Ditolak PGRI)	Skema Mutu Autentik SLCC PGRI
Fokus Utama	Akumulasi skor digital & kelengkapan file PDF.	Kualitas Interaksi Kelas & Karakter Peserta Didik.
Metode Penilaian	Algoritma aplikasi & rubrik kuantitatif kaku.	Observasi Klasikal Autentik & Clinical Coaching.
Dampak Psikologis	Stres administratif, burnout, & kelelahan.	Ketenangan Jiwa Mendidik & Otonomi Pedagogis.
Proteksi Kedinasan	Diancam pinalti predikat jika dokumen kurang.	Perisai Imunitas Hukum Total & Advokasi LKBH.

“Pendidikan tidak bisa diukur hanya dari ketaatan mengisi angka dan mengunggah tumpukan berkas dokumen di dalam aplikasi! Guru adalah penyemai jiwa dan karakter anak bangsa, bukan mesin pencetak angka formalitas birokrasi. Hentikan cara-cara penilaian dangkal yang mematikan kreativitas mengajar. Kembalikan evaluasi pada esensi mutunya di dalam kelas! PGRI, SLCC, KPRI, dan LKBH siap pasang badan membentengi seluruh guru dari kezaliman evaluasi formalitas yang merusak mutu pengajaran!” — Pengurus Besar PGRI / SLCC PGRI / LKBH PGRI / KPRI.