Sekolah Terdampak Erupsi: Akselerasi Dana Bencana dan Pendampingan Tim Trauma Healing PGRI

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis surat desakan nasional dan protokol penanganan darurat bencana bertajuk Akselerasi Pencairan Dana Bencana Pendidikan dan Pelaksanaan Pendampingan Psikososial (Trauma Healing) di Sekolah Terdampak Erupsi Gunung Berapi. Dokumen ini dikeluarkan melalui kerja sama PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memberikan kepastian dukungan finansial, perbaikan sarana pendidikan darurat, serta pemulihan kesehatan mental bagi peserta didik dan jajaran pendidik di wilayah terdampak bencana.

PGRI menegaskan bahwa penanganan bencana di sektor pendidikan tidak boleh berhenti pada penutupan sekolah semata. Negara wajib segera mencairkan dana tanggap darurat untuk memulihkan fasilitas belajar serta mendampingi mental siswa dan guru agar tidak mengalami trauma berkelanjutan.

4 Desakan Kebijakan dan Langkah Penanganan Darurat PB PGRI

1. Percepatan Pencairan Tunjangan Khusus Bencana dan Dana Bantuan Darurat

PGRI mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Keuangan untuk melompati jalur birokrasi yang berbelit demi mempercepat pencairan Tunjangan Khusus Bencana (Disaster Allowance) bagi para guru di zona erupsi. Selain itu, alokasi dana darurat perbaikan gedung sekolah yang rusak akibat paparan material vulkanik harus segera diturunkan agar proses belajar tidak terhenti terlalu lama.

2. Penerjunan Tim Trauma Healing dan Psychological First Aid (PFA) SLCC PGRI

Mengantisipasi dampak psikologis akibat ketakutan erupsi, ancaman hujan abu pekat, dan kerugian materiil, PGRI menerjunkan Tim Relawan SLCC PGRI ke Posko Pengungsian dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA). Tim ini menyelenggarakan program Trauma Healing berbasis permainan edukatif, pendampingan konseling kelompok, serta penanganan stres traumatis bagi siswa dan guru.

3. Penyediaan Fasilitas Pembelajaran Darurat di Posko Pengungsian

PGRI mendorong Dinas Pendidikan Daerah dan Satgas Bencana untuk mendirikan Tenda Sekolah Darurat yang dilengkapi dengan modul Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) cetak dan digital dari SLCC. Hal ini bertujuan agar anak-anak di pengungsian tetap memiliki kegiatan positif yang terstruktur, aman, dan menjaga ritme belajar mereka tanpa merasa tertekan oleh target kurikulum akademis.

4. Moratorium Administrasi Digital & Proteksi Hak Profesi via LKBH PGRI

PGRI menegaskan bahwa guru yang tengah mengungsi atau bertugas di Posko Bencana tidak boleh dibebani oleh pelaporan administratif e-Kinerja, PMM, atau presensi digital harian. Melalui LKBH PGRI, organisasi memberikan jaminan imunitas hukum (Legal Shield) dan advokasi profesi agar seluruh gaji dan tunjangan tetap dibayarkan penuh tanpa ada pemotongan akibat kondisi kahar (force majeure).

Matriks Penanganan Krisis Bencana Erupsi di Sector Pendidikan

Parameter Penanganan	Jalur Birokrasi Lambat (Ditolak PGRI)	Standardisasi Akselerasi PGRI
Bantuan Kesejahteraan	Tunjangan khusus tertahan verifikasi berkas.	Akselerasi pencairan Tunjangan Khusus Bencana.
Pemulihan Mental	Membiarkan stres trauma siswa & guru.	Pendampingan masif Trauma Healing SLCC PGRI.
Sarana Belajar	Anak pengungsi terlantar tanpa KBM.	Pendirian Tenda Sekolah Darurat & Modul PJJ.
Beban Administrasi	Guru di pengungsian dipaksa isi e-Kinerja.	Moratorium e-Kinerja & Imunitas Total LKBH PGRI.

“Gedung sekolah bisa rusak oleh abu vulkanik, tetapi semangat dan mental anak-anak kita tidak boleh runtuh. PGRI hadir mempercepat bantuan dana bencana dan menerjunkan tim trauma healing agar senyum dan masa depan anak-anak di daerah bencana tetap terjaga.” — Pengurus Besar PGRI / SLCC PGRI / LKBH PGRI.