Risiko Keracunan Pangan MBG: LKBH PGRI Pasang Badan Dampingi Guru dan Kepsek

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar penegasan imunitas hukum dan instruksi advokasi kedinasan bertajuk Perisai Hukum Mutlak (Vendor Fault Shield) dan Pendampingan Advokasi Total Bagi Guru serta Kepala Sekolah Dalam Mengantisipasi Risiko Keracunan Masakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dokumen ini diterbitkan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memberikan kepastian perlindungan hukum serta membentengi aparat sekolah dari tindakan intimidasi, pemanggilan sepihak oleh Aparat Penegak Hukum (APH), atau penudingan kelalaian saat terjadi insiden luar biasa (KLB) keracunan pangan masakan vendor.

PGRI menegaskan bahwa sekolah hanya bertindak sebagai fasilitator penerima manfaat. Tanggung jawab atas kualitas sanitasi, kesegaran bahan, hingga kontaminasi bakteri/racun masakan berada sepenuhnya pada rantai pasok penyedia (vendor) dan Satuan Pelayanan Badan Gizi Nasional (BGN).

4 Pilar Perisai Advokasi LKBH PGRI Penanganan Keracunan MBG

1. Penegakan Prinsip Strict Liability Vendor (Tanggung Jawab Mutlak Penyedia)

LKBH PGRI mengawal penerapan asas hukum Strict Liability, di mana seluruh dampak medis, biaya pengobatan, hingga konsekuensi hukum atas kontaminasi pangan adalah tanggung jawab mutlak pihak vendor penyedia dan BGN. Guru dan Kepala Sekolah steril dari tanggung jawab pidana maupun perdata atas mutu masakan olahan dapur luar.

2. Pendampingan Hukum Total & Penolakan BAP Sepihak oleh APH

Apabila terjadi insiden keracunan di sekolah, LKBH PGRI menyiagakan tim advokat di tingkat kabupaten/kota untuk mendampingi Kepala Sekolah dan guru pengawas. LKBH PGRI mendesak APH untuk memfokuskan penyelidikan pada uji laboratorium sampel makanan dapur vendor, serta menolak segala bentuk pemeriksaan intimidatif atau pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memojokkan pihak sekolah.

3. Pembuatan Sample Archiving (Penyimpanan Sampel Makanan Pembanding)

PGRI menginstruksikan Satgas Logistik Sekolah untuk menyisihkan dan menyegel 1 porsi contoh sampel makanan MBG harian (sample archiving) dalam wadah steril sebelum dibagikan ke siswa. Sampel pembanding ini menjadi bukti kunci bagi LKBH PGRI untuk mematahkan tuduhan kelalaian sekolah dan membuktikan bahwa kontaminasi telah terjadi sejak dari dapur pengolahan vendor.

4. Proteksi Pembiayaan Medis & Bebas Ganti Rugi bagi Sekolah

PGRI melarang keras adanya pembebanan biaya pengobatan siswa atau ganti rugi kepada Kepala Sekolah dan guru. LKBH PGRI menuntut BGN dan pemerintah daerah menanggung penuh seluruh klaim perawatan medis korban keracunan melalui dana darurat kesehatan, serta memulihkan nama baik satuan pendidikan pasca-insiden.

Matriks Perlindungan Legalitas Saat Terjadi Insiden Keracunan MBG

“Guru bertugas mendidik dan mengawasi dengan penuh kasih sayang, bukan menguji kandungan bakteri atau menanggung kelalaian katering luar. LKBH PGRI pasang badan penuh: jangan sentuh atau kriminalisasi guru dan Kepala Sekolah kami saat terjadi insiden keracunan pangan MBG!” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI.