Siaran Pers PGRI:

Cara Mengatasi Burnout Guru Akibat Beban PMM dan Tugas Lapangan Bencana

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan kesehatan mental dan perlindungan beban kerja bertajuk Protokol Penanganan Burnout Pendidik dan Moratorium Beban Administrasi PMM di Wilayah Tanggap Bencana. Dokumen ini dikeluarkan melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk memberikan langkah intervensi nyata bagi guru yang mengalami kelelahan mental (burnout) akibat tumpang-tindih antara tuntutan pengisian aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan tugas fisik di lapangan bencana.

PGRI menegaskan bahwa kesehatan jiwa dan ketenangan emosional guru adalah prasyarat utama terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Memaksa guru di wilayah krisis bencana untuk tetap mengejar tenggat unggah berkas digital adalah bentuk kejahatan administrasi yang mengabaikan rasa kemanusiaan.

4 Langkah Strategis Solusi Burnout Guru Versi PB PGRI

1. Moratorium Total Pengisian PMM & Presensi Digital di Daerah Bencana

PB PGRI mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberlakukan moratorium (penghentian sementara) kewajiban pengisian e-Kinerja dan aksi nyata PMM bagi guru yang bertugas di zona krisis bencana. Guru difokuskan penuh pada pemulihan fisik keluarga, pendampingan siswa, dan pengelolaan kelas darurat tanpa dibayangi ketakutan penilaian kinerja buruk.

2. Layanan Psychological First Aid (PFA) & Teacher Healing Space via SLCC

Melalui PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC), organisasi menyediakan fasilitas konseling kesehatan mental gratis dan layanan Psychological First Aid (PFA) bagi guru yang mengalami kecemasan mendalam atau burnout. SLCC membentuk kelompok dukungan sebaya (peer support group) untuk membantu relaksasi emosional dan pemulihan trauma.

3. Pembatasan Jam Kerja & Rotasi Tugas Relawan Lapangan

PGRI menginstruksikan Kepala Sekolah untuk mengatur jadwal mengajar dan tugas relawan secara fleksibel melalui sistem shift/rotasi. Guru yang mengampu tugas lapangan di posko bencana atau tempat pengungsian wajib diberikan masa istirahat (recovery period) yang cukup agar tidak mengalami kelelahan fisik ekstrim.

4. Perlindungan Tunjangan & Imunitas Legalitas Kedinasan via LKBH PGRI

PGRI menjamin tidak ada pemotongan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Khusus Bencana bagi pendidik yang menunda kewajiban administrasi digital selama masa pemulihan. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perisai hukum (Legal Shield) untuk membatalkan sanksi kedinasan tidak sah dari oknum pengawas atau dinas pendidikan setempat.

Matriks Penanganan Burnout Guru di Area Bencana

Parameter Beban	Pembiaran Administrasi (Ditolak PGRI)	Solusi Intervensi Kemanusiaan PGRI
Aplikasi PMM	Wajib unggah aksi nyata tepat waktu.	Moratorium total pelaporan digital PMM.
Kesehatan Mental	Membiarkan guru depresi / burnout.	Layanan PFA & Teacher Healing Space SLCC.
Tugas Lapangan	Guru dibebani mengajar & relawan 24 jam.	Rotasi jam kerja & pemberian masa istirahat.
Hak Kesejahteraan	TPG terancam cair akibat e-Kinerja kosong.	Jaminan pencairan TPG & Imunitas LKBH PGRI.

“Guru bukan mesin tanpa empati. Di tengah kepungan asap, abu erupsi, atau goncangan bencana, prioritas utama adalah keselamatan jiwa dan pemulihan mental. Hentikan tekanan administrasi PMM, pulihkan jiwa para pendidik, dan lindungi hak-hak mereka.” — Pengurus Besar PGRI / SLCC PGRI / LKBH PGRI.