Janji Manis Kenaikan Gaji Pokok Guru Ditunda Lagi: PGRI Sebut Pemerintah Lebih Hobi Bikin Program Populis JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota protes keras dan ultimatum penagihan komitmen kedaulatan finansial pendidik bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Menagih Janji Realisasi Kenaikan Gaji Pokok Guru, Penolakan Pengalihan Anggaran Kesejahteraan ke

Aplikasi PMM Bikin Guru Sibuk Berburu Sertifikat: PGRI Minta Sistem Administrasi Formalitas Dibongkar JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan nasional dan risalah penghentian beban digitalisasi formalitas bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Desakan Moratorium Poin e-Kinerja Platform Merdeka Mengajar (PMM), Pembongkaran Perburuan Sertifikat Seminar/Webinar Abal-abal, Serta Penyelenggaraan Pelatihan

Anggaran Pendidikan 20 Persen APBN Tersebar ke Mana-Mana: PGRI Sebut Kesejahteraan Guru Murni Terabaikan JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota gugatan akuntabilitas anggaran negara dan manifesto kedaulatan pos pendidikan bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Desakan Audit Investigatif Pengeluaran Mandatory Spending 20% APBN, Moratorium Pengalihan Anggaran Pendidikan ke Kedinasan

Wacana PPPK Paruh Waktu Dibayar Per Jam: PGRI Kecam Skema Upah Murah Bagi Tenaga Pendidik JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan keras dan manifesto penolakan sistem upah buruh harian bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Total Skema Pengupahan PPPK Paruh Waktu Berbasis Jam Mengajar (Hourly Pay), Desakan

Guru Disuruh Mengurus Masak dan Logistik MBG: PGRI Tegaskan Sekolah Bukan Dapur Umum Proyek JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis penegasan benteng pertahanan profesi dan batas operasional sekolah bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Total Pembebanan Operasional Memasak, Cuci Piring, dan Distrubusi Logistik Makan Bergizi Gratis (MBG) Kepada Guru,

Kurikulum Deep Learning dan Koding SD Dipaksakan: PGRI Sebut Kebijakan Ambisius Tanpa Kesiapan Alat JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota tuntutan rasionalisasi kurikulum dan perisai kesiapan infrastruktur bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Pemaksaan Implementasi Deep Learning Berbasis Aplikasi High-Tech dan Mata Pelajaran Koding/AI di Sekolah Dasar Tanpa

Siaran Pers PGRI: Kebijakan Cepat Berganti Setiap Ganti Menteri: PGRI Sebut Dunia Pendidikan Dijadikan Ajang Eksperimen JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota tuntutan kepastian hukum dan manifesto stabilitas sistem pendidikan nasional bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Total Praktik Bongkar-Pasang Kurikulum dan Kebijakan Edukasi Setiap Pergantian Menteri, Desakan

Program Sekolah Garudayaksa Dinilai Pilih Kasih: PGRI Desak Pemerintah Fokus Pemerataan Sekolah Negeri JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan kebijakan dan manifesto pemerataan kualitas pendidikan nasional bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Disparitas Alokasi Anggaran Pendidikan Antara Proyek Elitis Mercusuar Sekolah Garudayaksa dan Sekolah Negeri Umum, Serta

Kebijakan Cek Kesehatan Gratis di Sekolah: PGRI Pertanyakan Mengapa Tugas Tenaga Medis Dibebankan ke Guru JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota penegasan pembagian fungsi kelembagaan dan perisai martabat profesi pendidik bertajuk Pernyataan Sikap Resmi PB PGRI: Penolakan Total Pembebanan Tugas Pemeriksaan Kesehatan Fisik, Pengukuran Medis Teknis, dan Pencatatan Klinis

Proyek MBG Triliunan vs Gaji Guru Honorer 300 Ribu: Kritik Menohok PGRI Soal Prioritas Pemerintah JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota kritik tajam prioritas pembangunan nasional dan manifesto kedaulatan martabat guru bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Menagih Keberpihakan Postur APBN untuk Kesejahteraan Pendidik, Penolakan Ketimpangan Alokasi Triliunan Anggaran