Humas

Sistem Evaluasi Guru Hanya Kejar Angka dan Dokumen: Kritik Keras PGRI Soal Hilangnya Mutu Pengajaran JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan mendasar dan risalah pembaharuan tata kelola profesi bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Total Sistem Evaluasi Kinerja Berbasis Perburuan Dokumen Administrasi dan Kuota Skor Digital, Desakan

Risiko Hukum Keracunan Program MBG Dilimpahkan ke Kepsek: LBH PGRI Pasang Badan Beri Perlawanan JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan hukum dan pertahanan imunitas profesi bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Total Dilimpahkannya Risiko Hukum Kasus Keracunan dan Kontaminasi Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kepada Kepala

Penataan Tenaga Honorer Terus Diulur: PGRI Tuding Pemerintah Ingkar Janji pada Tenaga Non-ASN JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan nasional dan risalah penuntutan kepastian status kepegawaian bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Total Penguluran Waktu Penataan Tenaga Honorer, Desakan Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Pengangkatan Otomatis Menjadi ASN

Ketimpangan Pendidikan Desa dan Kota Makin Parah: PGRI Sebut Kebijakan Pusat Cuma Indah di Atas Kertas JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan nasional dan manifesto keadilan spasial pendidikan bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Disparitas Kebijakan Pendidikan Antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan/3T, Desakan Penerapan Spatial Equity Audit

Program Kopdes Masih Sebatas Seremonial: PGRI Sebut Belum Menjawab Masalah Jerat Pinjol Guru Daerah JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan ekonomi dan manifesto kedaulatan finansial pendidik bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Praktik Seremonial Program Koperasi Desa (Kopdes), Desakan Penetapan Kuota Khusus 20 Persen Bagi Guru Honorer

Beban Administrasi Makin Menumpuk: PGRI Sebut Guru Perlahan Dialihfungsikan Jadi Buruh Ketik JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan nasional dan manifesto pembebasan jam mengajar bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Total Alih Fungsi Profesi Guru Menjadi Administrator Laporan Digital, Desakan Pemangkasan Beban Dokumen Birokrasi Hingga 80 Persen,

broadband), maupun ruangan penyimpanan ber-AC yang aman dari kelembaban. PGRI secara menohok mengecam pola pengadaan barang yang terkesan “asal jalan” sekadar untuk menghabiskan anggaran proyek (budget absorption orientation). Membiarkan kardus-kardus berisi perangkat bernilai tinggi menumpuk hingga berdebu, rusak termakan usia, atau menjadi sasaran kecurian di sekolah-sekolah yang belum memiliki daya listrik dasar—sementara guru dan Kepala

Janji Kesejahteraan Guru Swasta Hanya Janji Manis: PGRI Sebut Kebijakan Pemerintah Selalu Pilih Kasih JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan mendasar dan manifesto penuntutan kesetaraan hak finansial bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Keras Diskriminasi Kebijakan Kesejahteraan Guru Swasta, Desakan Penetapan Inpassing Otomatis Bagi Pendidik Yayasan, Pemberian

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Masih Sering Menunggak: PGRI Pertanyakan Akuntabilitas Birokrasi Keuangan JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan nasional dan risalah penegakan hak keuangan pendidik bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Menuntut Akuntabilitas Sistem Transfer Daerah Tunjangan Profesi Guru (TPG), Desakan Penerapan Skema Transfer Langsung (Direct Treasury Transfer)

Tanggap Bencana Karhutla dan Erupsi Lambat: PGRI Sentil Birokrasi Dana Emergency Kementerian yang Berbelit JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan nasional dan risalah penanganan darurat pendidikan bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Desakan Akselerasi Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Emergency Fast-Track Bencana Pendidikan, Penghentian Penanganan Birokratis Bagi Sekolah