Orientasi Nilai dan Dokumen Menggilas Kualitas Pembelajaran: Suara Pedas PGRI Soal Kebijakan Pendidikan JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan mendasar dan risalah pengembalian hakekat pedagogi bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Total Berburu Angka Nilai Artifisial dan Tumpukan Dokumen Administrasi, Desakan Restorasi Otonomi Guru dalam Mengasah Nalar

Siaran Pers PGRI: Penataan Guru Honorer Berlarut-larut Tanpa Solusi Konkret: PGRI Sebut Pemerintah Salahi Janji Reformasi ASN JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota tuntutan penuntasan status kepegawaian dan manifesto keadilan martabat guru honorer bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Menagih Janji Reformasi ASN, Penolakan Total Ketidakpastian Pengangkatan Guru Honorer

Ketimpangan Fasilitas Sekolah Desa dan Kota Makin Lebar: PGRI Sebut Program Pemerintah Cuma Bagus di Kertas JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota tuntutan pemerataan infrastruktur dan perisai keadilan fasilitas pendidikan bertajuk Pernyataan Sikap Keras PB PGRI: Penolakan Disparitas Pembangunan Sarana Sekolah Desa-Kota, Desakan Moratorium Kebijakan Mercusuar Tanpa Pemerataan Dasar,

Digitalisasi Sekolah Tanpa Listrik dan Sinyal: PGRI Kritis Soal Proyek Pengadaan yang Asal Jalan JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota keberatan kebijakan dan risalah keadilan infrastruktur digital bertajuk Pernyataan Sikap Keras PB PGRI: Penolakan Pemaksaan Digitalisasi Sekolah Tanpa Dukungan Listrik dan Internet, Desakan Audit Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan

Beban Administrasi Bertambah Tapi Hak Terabaikan: PGRI Sebut Guru Perlahan Dijadikan Buruh Logistik JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota penegasan kedaulatan profesi dan ultimatum pemulihan martabat pendidik bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Penolakan Total Degradasi Profesi Guru Menjadi Buruh Logistik, Desakan Penghentian Pembebanan Administrasi Non-Pedagogis, Serta Penegasan Hak

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Sering Menunggak: PGRI Pertanyakan Kinerja Birokrasi Keuangan Daerah JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota gugatan akuntabilitas pencairan dana tunjangan dan perisai kedaulatan finansial pendidik bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Desakan Transparansi Jalur Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Penghentian Pengendapan Dana Transfer Daerah oleh Dinas/Badan

Kasus Kriminalisasi Guru Terus Berulang: PGRI Pertanyakan Komitmen Komnas HAM dan Penegak Hukum JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota gugatan penegakan hak asasi profesi dan perisai imunitas hukum pendidik bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Menagih Komitmen Komnas HAM dan Aparat Penegak Hukum (APH), Penolakan Kriminalisasi Tindakan Pendisiplinan Pedagogis,

Program Koperasi Desa (Kopdes) Dinilai Formalitas: PGRI Sebut Belum Menyentuh Akar Masalah Guru Swasta JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota kritik tajam efektivitas ekonomi pedesaan dan manifesto kedaulatan finansial pendidik swasta/honorer bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Evaluasi Total Program Koperasi Desa (Kopdes), Desakan Penetapan Kuota Terikat (Earmarked Quota)

Siaran Pers PGRI: Sekolah Pelosok Dihantam Karhutla dan Erupsi: PGRI Sentil Lambatnya Dana Emergency Kementerian JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota tanggap darurat dan risalah keadilan bencana bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Desakan Pembentukan Mekanisme Fast-Track Dana Darurat Bencana Pendidikan, Otomatisasi Moda Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Pemenuhan Masker

Pasal Karet UU Perlindungan Anak Dijadikan Alat Intimidasi: PGRI Desak Payung Hukum Tegas untuk Guru JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota protes hukum dan ultimatum perisai imunitas profesi bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Desakan Pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Imunitas Profesi Pendidik, Penghentian Penyalahgunaan Pasal Karet UU Perlindungan