Anggaran Pendidikan 20 Persen APBN Tersebar ke Mana-Mana: PGRI Sebut Kesejahteraan Guru Murni Terabaikan

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis nota gugatan akuntabilitas anggaran negara dan manifesto kedaulatan pos pendidikan bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum PB PGRI: Desakan Audit Investigatif Pengeluaran Mandatory Spending 20% APBN, Moratorium Pengalihan Anggaran Pendidikan ke Kedinasan Non-Pendidikan, Serta Penetapan Earmarked Budget Khusus Kesejahteraan dan Tunjangan Guru. Dokumen ini dikeluarkan secara resmi melalui sinergi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI, PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC), dan Koperasi Pusat PGRI (KPRI) merespons praktik pengalokasian mandatory spending pendidikan 20% APBN yang selama ini diklaim memenuhi amanat UUD 1945, namun dalam realitas APBN dan APBD justru “bocah” dan tersebar ke puluhan kementerian/lembaga non-pendidikan serta proyek logistik fisik, sementara hak-hak dasar pendidik (penuntasan TPG, penghasilan layak guru honorer, dan fasilitas dasar sekolah) terus diabaikan dengan dalih “keterbatasan anggaran”.

PGRI secara menohok mengecam manipulasi rekayasa statistik anggaran yang menggunakan nama “Pendidikan” sekadar untuk memenuhi kewajiban pasal konstitusi. Membiarkan dana alokasi pendidikan diserap untuk belanja kedinasan luar, proyek fisik pencitraan, dan operasional lembaga non-pembelajaran—seraya membiarkan guru-guru di daerah terjerat kemiskinan dan ketidakpastian gaji—adalah bentuk penyesatan publik dan pengkhianatan terhadap cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

4 Tuntutan Mutlak Audit & Konsolidasi Anggaran PB PGRI

1. Audit Investigatif BPK & Penataan Ulang Definisi Postur Anggaran Pendidikan

PB PGRI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi IX/X DPR RI untuk menggelar Audit Investigatif Terbuka atas Alokasi Mandatory Spending 20% APBN. PGRI menuntut pembatasan definisi anggaran pendidikan: dana 20% APBN wajib difokuskan minimal 70% murni untuk fungsi kurikuler, sarana kelas, serta kesejahteraan/tunjangan langsung pendidik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, bukan disebar ke K/L non-pendidikan.

2. Penetapan Pos Terikat (Earmarked Budget) Gaji & TPG Tanpa Hambatan Birokrasi

PGRI mengunci posisi bahwa hak-hak finansial guru (Gaji Pokok, TPG, Tunjangan Khusus Daerah, dan Salary Floor PPPK/Honorer) wajib dimasukkan dalam skema Pos Terikat Khusus (Earmarked Direct Budget) yang dikirimkan langsung dari Kas Negara. Pemda atau K/L lain dilarang keras mengalihkan, mengendapkan, atau mengikis alokasi ini untuk menutup beban operasional atau proyek fisik daerah.

3. Skema Penyelamat Likuiditas Finansial & Dana Terpadu via KPRI

Untuk menyokong ketahanan finansial para guru yang terdampak oleh lambatnya pencairan tunjangan akibat ruwetnya birokrasi anggaran pusat-daerah, Koperasi Pusat PGRI (KPRI) mengoperasikan Fasilitas Dana Likuiditas Pendidik. KPRI menyediakan skema pembiayaan Mikro Syariah Qardhul Hasan (bebas bunga) dan bantuan dana darurat keluarga agar guru terbebas dari cengkeraman lintah darat dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

4. Perisai Legal & Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyelewengan Anggaran via LKBH PGRI

PGRI menegaskan bahwa rekayasa pengalihan pos anggaran pendidikan yang merugikan hak-hak guru adalah pelanggaran hukum berat. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perisai advokasi (Legal Shield) untuk melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) serta uji materiil (Judicial Review) atas regulasi penganggaran yang mengabaikan prioritas kesejahteraan pendidik.

Matriks Perbandingan Pengelolaan Anggaran Pendidikan 20% APBN

Parameter Anggaran	Rekayasa Postur APBN (Ditolak PGRI)	Skema Kedaulatan Pos Pendidikan PGRI
Penyebaran Dana	Disebar ke puluhan K/L non-pendidikan.	Fokus Mutlak Kemendikdasmen, Kemenag, & Guru.
Kesejahteraan Guru	Dianggap beban anggaran & disampingkan.	Earmarked Budget Mutlak Gaji, TPG, & Salary Floor.
Fungsi Audit	Formalitas laporan keuangan bulanan.	Audit Investigatif BPK atas Mandatory Spending.
Proteksi Hukum	Pembiaraan pemotongan/penundaan hak guru.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum & Judicial Review.

“Jangan gunakan klaim 20% APBN sebagai panggung pencitraan statistik jika pada kenyataannya uangnya disebar ke mana-mana dan tidak pernah sampai ke kantong guru yang mengajar di kelas! Kesejahteraan guru adalah inti dari kualitas pendidikan. PGRI, KPRI, dan LKBH siap pasang badan membongkar rekayasa anggaran ini demi memastikan setiap rupiah dana pendidikan kembali pada marwah utamanya: mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan guru!” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI / SLCC PGRI / KPRI.