Humas

Siaran Pers PGRI: Moratorium Pemecatan Guru Honorer Daerah: Tuntutan Akhir PGRI Kepada Pemerintah JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mengumandangkan penegasan sikap pamungkas dan nota ultimatum nasional bertajuk Pernyataan Sikap Ultimatum dan Dokumen Tuntutan Akhir PB PGRI: Desakan Moratorium Mutlak Pemecatan Guru Honorer Daerah, Penetapan Imunitas Kedinasan Transisi PPPK 2026, dan

Siaran Pers PGRI: Sertifikat Pelatihan Bodong Beredar di PMM: PGRI Rilis Daftar Lembaga Resmi Ber-JP JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis instruksi penataan kredibilitas sertifikasi dan perisai imunitas e-Kinerja bertajuk Pernyataan Sikap Resmi dan Panduan Validasi Kelembagaan: Penerbitan Daftar Putih (Whitelist) Lembaga Penyelenggara Diklat/Webinar Ber-JP Resmi Bebas Biaya Serta Penegasan

Kendala Kenaikan Pangkat Sistem PAK Integrasi: PGRI Buka Posko Pendampingan Guru JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis keputusan penetapan posko advokasi digital dan kerangka penanganan kendala karir kedinasan bertajuk Aktivasi Posko Pendampingan Nasional Konversi Penetapan Angka Kredit (PAK) Integrasi, Rekonsiliasi Data e-Kinerja BKN, dan Penjaminan Hak Karir Berkeadilan Guru ASN.

Risiko Hukum Keracunan Pangan MBG: LBH PGRI Siapkan Tim Advokasi Bagi Kepala Sekolah JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis instruksi kesiapsiagaan advokasi dan kerangka imunitas hukum bertajuk Aktivasi Tim Advokasi Khusus LKBH PGRI untuk Mitigasi Risiko Hukum Insiden Keracunan Pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Penegasan Proteksi Jabatan Kepala Sekolah

Siaran Pers PGRI: Posko Kemanusiaan PGRI di Daerah Pengungsian: Penyaluran Logistik dan Pendampingan Belajar JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan operasional tanggap bencana dan protokol perlindungan komunitas sekolah bertajuk Aktivasi Posko Kemanusiaan PGRI Terpadu: Penyaluran Logistik Darurat, Pendampingan Psikososial (PFA), dan Penyediaan Fasilitas Tenda Belajar Ceria Bagi Warga Sekolah

Siaran Pers PGRI: Beban Tagihan Administrasi PMM Memicu Burnout: PGRI Minta Penyeragaman Penilaian Kerja JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis tuntutan penataan ulang standar evaluasi dan perisai kesehatan mental guru bertajuk Pernyataan Sikap Resmi dan Urgensi Penyeragaman Penilaian Kinerja: Desakan Moratorium Beban Administrasi PMM, Standardisasi Evaluasi Pembelajaran Real, serta Jaminan

Kendala Validasi KTA Digital PGRI: Panduan Pembaruan Data Anggota Secara Mandiri JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan pemutakhiran data keanggotaan dan kerangka integrasi perisai advokasi bertajuk Panduan Pemutakhiran Data KTA Digital PGRI dan Integrasi Akses Layanan Bantuan Hukum, Perlindungan Profesi, Serta Fasilitas Inklusi Koperasi. Dokumen ini dikeluarkan secara resmi

Siaran Pers PGRI: Potongan Tunjangan Daerah Bagi Guru Bencana: LBH PGRI Layangkan Somasi Resmi JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI resmi melayangkan Surat Somasi Hukum Terbuka kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di wilayah terdampak

Siaran Pers PGRI: Bangunan Sekolah Rusak Akibat Bencana Alam: PGRI Kawal Penyaluran DAK Emergency Cepat JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis instruksi pengawalan rekonstruksi fasilitas pendidikan dan perisai imunitas krisis bertajuk Aktivasi Kawalan Nasional Percepatan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Fast-Track Emergency, Penyediaan Fasilitas Tenda Sekolah Adaptif, dan Imunitas

Siaran Pers PGRI: Bantuan Dana Kopdes Belum Menyentuh Guru Honorer: PGRI Dorong Pembuatan Unit Usaha Ranting JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan kemandirian ekonomi dan kerangka pembentukan badan usaha akar rumput bertajuk Pernyataan Sikap Resmi dan Panduan Operasional PB PGRI: Akselerasi Pembentukan Unit Usaha Ekonomi Produktif Tingkat Ranting (Kopdes-Ranting