TPG Sering Terlambat Cair? Sikap Tegas PGRI Menagih Hak Finansial Guru JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar penegasan hak finansial dan tuntutan transparansi kedinasan bertajuk Pernyataan Sikap Tegas PB PGRI dan Protokol Pengawalan Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tepat Waktu Tanpa Biokrasi Berbelit. Dokumen ini dikeluarkan melalui sinergi PGRI

Trik Mengajar Pendekatan Deep Learning: Solusi PGRI Hadapi Kurikulum Baru JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan praktis metode pengajaran dan kerangka adaptasi kurikulum bertajuk Trik Mengajar Pendekatan Deep Learning (Mindful, Meaningful, & Joyful Learning): Solusi Praktis PGRI Menghadapi Arah Kurikulum Baru Tanpa Beban Administrasi. Dokumen ini diluncurkan melalui sinergi

Kepastian Gaji dan Jam Kerja PPPK Paruh Waktu: Hasil Kawalan Ketat PGRI JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar keterbukaan informasi publik dan panduan pengawasan kedinasan bertajuk Hasil Kawalan Kebijakan dan Standardisasi Kelayakan Kerja Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Bagi Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan. Dokumen

Guru Dilaporkan Karena Disiplinkan Murid? LKBH PGRI Siap Beri Bantuan Hukum JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menerbitkan instruksi advokasi kedinasan dan perisai perlindungan profesi bertajuk Penegakan Imunitas Hukum (Lex Specialis) dan Bantuan Hukum Total LKBH PGRI Bagi Guru yang Dilaporkan Akibat Tindakan Pendisiplinan Peserta Didik. Dokumen ini dirilis oleh Lembaga

Siaran Pers PGRI: Potensi Ekonomi Desa untuk Guru: Panduan PGRI Memulai Koperasi Terpadu JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis panduan operasional pembentukan ekosistem bisnis lokal bertajuk Panduan Praktis Memulai Koperasi Terpadu berbasis Potensi Ekonomi Desa Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dokumen ini diterbitkan melalui sinergi PGRI Smart Learning and Character

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Rep Koperasi Sekolah vs Kopdes: PGRI Minta Aturan Jelas Agar Tidak Bentrok Usaha ublik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar advokasi regulasi dan panduan tata kelola kemitraan bertajuk Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi Pembagian Demarkasi Usaha Antara Koperasi Sekolah (KPRI) dan Koperasi Desa (Kopdes). Dokumen ini diterbitkan melalui kerja sama PGRI

Koperasi Sekolah vs Kopdes: PGRI Minta Aturan Jelas Agar Tidak Bentrok Usaha JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar advokasi regulasi dan panduan tata kelola kemitraan bertajuk Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi Pembagian Demarkasi Usaha Antara Koperasi Sekolah (KPRI) dan Koperasi Desa (Kopdes). Dokumen ini diterbitkan melalui kerja sama PGRI Smart

Modal Usaha Guru Lewat Koperasi Digital PGRI dan Kopdes: Mudah dan Tanpa Riba JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis petunjuk operasional dan pedoman pembiayaan syariah bertajuk Akses Modal Usaha Produktif Bagi Guru Melalui Ekosistem Koperasi Digital KPRI dan Koperasi Desa (Kopdes) Berbasis Bebas Riba. Dokumen ini diterbitkan melalui kerja sama

Siaran Pers PGRI: Cara Guru Honorer Dapat Penghasilan Tambahan Lewat Unit Usaha Kopdes Desa JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis petunjuk teknis pemberdayaan ekonomi dan panduan kemitraan usaha bertajuk Panduan Praktis Akses Penghasilan Tambahan Bagi Guru Honorer Melalui Integrasi Unit Usaha Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

Koperasi PGRI x Kopdes: Solusi Cepat Selamatkan Guru Honorer dari Jerat Pinjol JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar aksi darurat ekonomi dan pedoman perlindungan finansial bertajuk Sinergi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI/Koperasi PGRI) dan Koperasi Desa (Kopdes): Skema Takeover Utang, Pembebasan Pinjol Ilegal, dan Mikro-Pembiayaan Produktif Bagi Guru Honorer.