Siaran Pers PGRI: Kurikulum Koding dan AI Dipaksakan di SD Tanpa Fasilitas: PGRI Minta Matriks Kesiapan Daerah JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis tuntutan evaluasi kebijakan kurikulum dan cetak biru kesiapan infrastruktur bertajuk Pernyataan Sikap Resmi PB PGRI: Penolakan Pemaksaan Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Buatan (AI) Tanpa Kerangka Unplugged, Serta

Siaran Pers PGRI: Petugas Masak MBG Libatkan Tenaga Pengajar: PGRI Minta Kementerian Rekrut Tim Khusus Non-Guru JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis surat penegasan batas kewenangan profesi dan desakan rekrutmen tenaga operasional khusus bertajuk Pernyataan Sikap Keras PB PGRI: Penolakan Pembebanan Tugas Operasional Dapur/Masak Makan Bergizi Gratis (MBG) Kepada Guru

Pembebasan Tugas Administrasi PMM Bagi Sekolah Bencana: PGRI Minta Dispensasi Pemerintah JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis tuntutan pembebasan administrasi dan instruksi imunitas kedinasan bertajuk Pernyataan Sikap Resmi dan Desakan Moratorium Administrasi Digital: Pembebasan Total Pelaporan Platform Merdeka Mengajar (PMM), Pengisian e-Kinerja BKN, serta Penetapan Dispensasi Khusus Bagi Sekolah dan

Siaran Pers PGRI: Teror Debt Collector Pinjol Masuk Lingkungan Sekolah: Koperasi PGRI Sediakan Layanan Dana Darurat JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis keputusan sterilisasi area pendidikan dan perisai kedaulatan finansial bertajuk Pernyataan Sikap Resmi dan Intervensi Total: Penolakan Intimidasi Penagih Utang (Debt Collector) di Satuan Pendidikan, Penetapan Wilayah Sekolah Bebas

Siaran Pers PGRI: Tunjangan Profesi Guru Terlambat Saat Anggaran Program Lain Cair: PGRI Layangkan Suara Keras JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis pernyataan sikap tegas dan desakan audit transparansi anggaran bertajuk Pernyataan Sikap Keras PB PGRI: Penolakan Pengalihan Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG), Desakan Pembayaran Seketika (Earmarked Disbursement), dan Intervensi

Erupsi Gunung Berantai dan Kabut Asap Karhutla: PGRI Desak Kebijakan PJJ Otomatis JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis surat desakan kebijakan kedinasan tanggap bencana dan protokol perlindungan kesehatan komunitas sekolah bertajuk Pernyataan Sikap Resmi PB PGRI: Desakan Aktivasi Otomatis Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Berbasis Threshold Kualitas Udara/Bahaya Volkanik, Pengadaan Paket

Penolakan Menu MBG Tak Layak Pakai: Panduan PGRI Bagi Kepala Sekolah dan Pengawas JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis protokol imunitas operasional dan panduan teknis penolakan katering bermasalah bertajuk Panduan Standar Penolakan Makanan Tak Layak Konsumsi, Protokol Mitigasi Risiko Higiene, dan Perisai Hukum Bagi Kepala Sekolah serta Guru Pengawas Penerima

Kasus Wali Murid Polisikan Guru Kembali Marak: LBH PGRI Pasang Badan Minta Perlindungan JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis surat penegasan perisai hukum dan desakan imunitas profesi bertajuk Pernyataan Sikap Hukum dan Intervensi Total LKBH PGRI Atas Maraknya Pelaporan Pidana Guru oleh Wali Murid serta Desakan Penguatan Lex Specialis Perlindungan

Siaran Pers PGRI: Penghentian Total Status Honorer 2026: Strategi PGRI Menyelamatkan Guru Terancam PHK JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis peta jalan pengawalan transisi kepegawaian dan perisai imunitas kesejahteraan bertajuk Pernyataan Sikap Resmi dan Kerangka Strategis PB PGRI: Penyelamatan Total Guru Honorer Menghadapi Penutupan Status Tenaga Non-ASN 2026 Melalui Skema

Siaran Pers PGRI: Pemecatan Guru Honorer Masif Jelang Penutupan Status: PGRI Desak Moratorium PHK JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis instruksi penyelamatan status kedinasan dan perisai imunitas kerja bertajuk Pernyataan Sikap Keras dan Desakan Moratorium Nasional Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Guru Honorer Jelang Penataan Status Pegawai. Dokumen ini dikeluarkan secara