Koperasi Sekolah vs Kopdes: PGRI Minta Aturan Jelas Agar Tidak Bentrok Usaha

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis lembar advokasi regulasi dan panduan tata kelola kemitraan bertajuk Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi Pembagian Demarkasi Usaha Antara Koperasi Sekolah (KPRI) dan Koperasi Desa (Kopdes). Dokumen ini diterbitkan melalui kerja sama PGRI Smart Learning and Character Center (SLCC) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk mendesak Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Desa untuk menerbitkan aturan turunan yang tegas guna mencegah ekspansi agresif Kopdes yang merambah dan mematikan unit usaha internal Koperasi Sekolah.

PGRI menegaskan bahwa Koperasi Sekolah merupakan wadah mandiri berbasis komunitas pendidikan yang berfungsi menopang kesejahteraan guru serta penyediaan kebutuhan spesifik siswa. Kehadiran Kopdes di tingkat desa harus melengkapi (komplementer), bukan mencaplok atau mengintervensi ekosistem ekonomi sekolah yang telah berjalan secara akuntabel.

4 Poin Tuntutan Harmonisasi & Demarkasi Usaha Versi PB PGRI

1. Pembagian Demarkasi Usaha yang Tegas dan Transparan

PGRI menuntut penetapan batas kewenangan unit bisnis: Koperasi Sekolah memegang hak eksklusif untuk penyediaan alat tulis kantor (ATK), seragam sekolah, atribut kesiswaan, bahan ajar internal, dan pengelolaan kantin sekolah. Sementara Kopdes difokuskan pada pengadaan komoditas skala besar, pasokan bahan mentah lokal, agen logistik desa, serta penyediaan fasilitas keuangan/mikro-pembiayaan terpadu.

2. Skema Kemitraan Saling Menguntungkan (Supply Chain Synergy)

Guna menghindari bentrok usaha, PGRI mendorong kolaborasi berbasis rantai pasok (supply chain). Kopdes bertindak sebagai pemasok utama (distributor/wholesaler) komoditas lokal dan bahan baku pangan higienis, sedangkan Koperasi Sekolah bertindak sebagai pengecer (retailer) resmi di dalam lingkungan satuan pendidikan. Skema ini menjamin margin keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak.

3. Proteksi Aset dan Larangan Akuisisi Paksa Koperasi Sekolah

PGRI melarang keras adanya pemaksaan peleburan (merger) atau akuisisi sepihak atas aset dan unit usaha Koperasi Sekolah oleh pengurus Kopdes maupun perangkat desa. Pengelolaan keuangan dan aset Koperasi Sekolah wajib berada penuh di bawah otonomi anggota yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan setempat.

4. Perisai Legalitas & Imunitas Profesi via LKBH PGRI

PGRI menyiagakan perlindungan hukum bagi Kepala Sekolah dan pengurus Koperasi Sekolah dari ancaman intimidasi birokrasi, tekanan pejabat lokal, atau surat perintah tidak sah yang memaksakan pengalihan usaha sekolah ke Kopdes. Melalui LKBH PGRI, organisasi siap mengambil tindakan advokasi hukum tegas untuk membentengi otonomi ekonomi satuan pendidikan.

Matriks Demarkasi Usaha Koperasi Sekolah vs Kopdes

Sektor Usaha	Koperasi Sekolah / KPRI (Eksklusif)	Koperasi Desa / Kopdes (Pemasok/Utama)
Kebutuhan Siswa	Seragam, ATK, & buku pembantu.	Pemasok kain/konveksi skala grosir.
Kantin & Pangan	Pengelolaan kantin & penjual eceran.	Pemasok bahan mentah lokal higienis.
Logistik & Jasa	Layanan fotokopi & simpan pinjam guru.	Penyedia Hub logistik & agen digital desa.
Otonomi Hukum	Diproteksi penuh & independen.	Mitra strategis luar dinding sekolah.

“Koperasi Sekolah dan Kopdes harus bergerak seirama seperti dua roda yang saling menopang perekonomian masyarakat. Regulasi yang jelas akan mencegah bentrok usaha, melindungi kesejahteraan guru, dan menciptakan kemitraan ekonomi desa yang sehat dan bermartabat.” — Pengurus Besar PGRI / SLCC PGRI / LKBH PGRI.